IZEHDV Summit 2026 Bahas Hambatan Percepatan Adopsi Truk Listrik di RI

Jakarta, A house called nut Indonesia

—

Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam upaya percepatan transisi menuju kendaraan berat nol emisi (Zero Emission Heavy-Duty Vehicle/ZEHDV), antara lain keterbatasan tingkat adopsi akibat biaya investasi yang tinggi, pilihan kendaraan yang masih minim, hingga infrastruktur pengisian daya yang belum memadai.

Berbagai tantangan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle (IZEHDV) Summit 2026, yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan untuk mempercepat transformasi sektor logistik menuju kendaraan berat rendah emisi.

WRI Indonesia memaparkan bahwa sektor transportasi barang masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel. Selama periode 2019-2024, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp415,84 triliun untuk subsidi dan kompensasi solar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, truk yang sejumlah sekitar 3,7 persen dari total populasi kendaraan bermotor, menyumbang sekitar 31,7 persen emisi transportasi darat, menjadikannya salah satu sektor paling strategis dalam agenda dekarbonisasi nasional.

Senior Manager for Resilient Cities WRI Indonesia, I Made Vikannanda menegaskan, elektrifikasi kendaraan berat bukan hanya tentang mengganti teknologi kendaraan.

“Transformasi ini membutuhkan ekosistem yang utuh, mulai dari kebijakan, investasi, kesiapan industri, hingga infrastruktur pengisian daya. Ketiga aspek tersebut harus dibangun secara bersamaan agar adopsi truk listrik dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi efisiensi logistik maupun pencapaian target dekarbonisasi Indonesia,” ujar I Made Vikannanda.

WRI Indonesia menyampaikan, setidaknya ada tiga tantangan utama yang masih menghambat percepatan adopsi truk listrik di Indonesia.

Pertama, harga investasi awal yang masih tinggi. Saat ini, harga truk listrik sekitar 2 hingga 3,5 kali lebih mahal dibandingkan truk diesel, dengan tambahan investasi yang dapat mencapai Rp570 juta hingga Rp5 miliar per unit, sehingga membuat banyak pelaku usaha masih berhitung dalam melakukan transformasi armadanya.

Kedua, ketersediaan model kendaraan yang belum sesuai kebutuhan pasar. Sebagian besar permintaan kendaraan niaga Indonesia berada pada segmen truk ringan dan pick-up, namun pilihan truk listrik pada segmen terkait masih sangat terbatas, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional maupun rentang harga yang diharapkan pelaku usaha.

Ketiga, infrastruktur pengisian daya yang belum siap mendukung operasional kendaraan berat. Walaupun jumlah SPKLU nasional terus meningkat, sebagian besar belum memiliki spesifikasi ultra-fast charging yang dibutuhkan oleh kendaraan berat untuk menjaga efisiensi operasional armada.

WRI Indonesia mengakui, momentum percepatan mulai terlihat, antara lain lewat sejumlah perusahaan yang telah melakukan uji coba penggunaan truk listrik di berbagai sektor.

Lalu, ada pula inisiatif seperti National Green Corridor Initiative dan platform Truck Route Assessment & Charging Evaluation (TRACE) yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi koridor logistik prioritas serta kebutuhan infrastruktur pengisian daya secara lebih terarah.

Sustainable Infrastructure Finance Specialist WRI Indonesia, Dwangga Nugraha menilai bahwa perusahaan yang telah mengadopsi truk listrik berhasil membangun proof of concept yang kuat, karena didukung oleh komitmen dan executive buy-in dari top-level management.

Menurutnya, transisi menuju kendaraan rendah emisi harus dimulai sebagai keputusan strategis di tingkat kepemimpinan perusahaan. Bagi pelaku usaha, adopsi truk listrik tidak semata-mata merupakan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, tetapi juga strategi untuk memperkuat resiliensi operasional dan kinerja bisnis.

“Di tengah ketidakpastian geopolitik dan potensi gangguan rantai pasok energi, elektrifikasi armada perlu dipandang sebagai strategi mitigasi risiko sekaligus instrumen untuk melakukan hedging against energy supply risks, serta sebagai langkah untuk menangkap peluang pasar yang semakin memberikan preferensi pada produk dan layanan yang dihasilkan melalui rantai pasok rendah emisi,” papar Dwangga Nugraha.

Melalui IZEHDV Summit 2026, WRI Indonesia mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan penyedia teknologi untuk mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan berat nol emisi di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi nasional, serta memperkuat ketahanan energi, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendorong daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

(rea/rir)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video A house called nut]

Baca lagi: Cara Siapkan Investasi untuk Dana Pendidikan Anak Sejak Dini

Baca lagi: Spek Land Cruiser 300, Barang Suap Bupati Kuansing yang Tembus Rp2 M

Baca lagi: Mendagri Sebut Pelayanan Publik Berkualitas Kunci Ketahanan Negara