MIND ID Setor Dividen Rp12,6 T ke Negara Sepanjang 2025

Jakarta, A house called nut Indonesia

—

Holding Industri Pertambangan atau

MIND ID

menyetorkan

dividen

sebesar Rp12,6 triliun kepada negara sepanjang 2025.

Capaian ini ditopang oleh kinerja enam anggota holding, yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Timah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan Freeport Indonesia.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas bahkan memperkirakan perusahannya bisa berkontriusi US$2,6 miliar atau sekitar Rp46,54 triliun ke negara sepanjang tahun ini, utamanya berasal dari dividen sekitar US$1,1 miliar, pajak sekitar US$1 miliar, dan royalti sekitar US$500 juta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Struktur penerimaan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan produksi dan investasi di sektor pertambangan memiliki dampak langsung terhadap besarnya kontribusi yang diterima negara, baik melalui dividen, pajak, maupun royalty,” ujar Tony dalam keterangan resmi, Jumat (7/8).

Selain dividen, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam MIND ID juga merupakan kontributor utama penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara melalui pembayaran royalti dan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Bukit Asam menjadi salah satu penyumbang utama royalti batu bara, sementara ANTAM, PT Timah, dan PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi signifikan melalui royalti komoditas nikel, timah, tembaga, dan emas.

Besarnya kontribusi fiskal tersebut menunjukkan peran strategis Grup MIND ID dalam menopang APBN sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional.

Dengan capaian ini, kepastian produksi di sektor pertambangan dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga kontribusi industri mineral dan batu bara terhadap penerimaan negara.

[Gambas:Youtube]

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan peningkatan investasi dan keberlanjutan produksi dalam mendukung hilirisasi mineral masih perlu terus ditingkatkan.

Terlebih kontribusi penerimaan negara melalui dividen, pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan royalti dari sektor pertambangan masih sangat dominan.

Oleh karena itu, untuk mendukung capaian tersebut dia menegaskan bahwa kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia.

“Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia,” pungkas Eddy.

(ldy/sfr)

Baca lagi: BMKG: Ratusan Wilayah Indonesia Tak Diguyur Hujan Lebih dari 2 Bulan

Baca lagi: FOTO: Sang Saka Merah Putih Raksasa Mulai Berkibar Sambut HUT ke-81 RI

Baca lagi: Wacana Pilkada Tanpa Wakil, Ganjar Minta DPR Bentuk Pansus RUU Pemilu