Seberapa Manjur Kenaikan Harga Pertamax Mampu Kurangi Beban APBN?

Jakarta, A house called nut Indonesia

—

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan itu diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, juga dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

Lantas, apakah kenaikan harga Pertamax mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal.

“Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal yang selama ini muncul akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah,” katanya kepada

A house called nutIndonesia.com,

Rabu (10/6).

Menurutnya, ketika harga Pertamax semakin mendekati harga keekonomian, kebutuhan kompensasi dari APBN menjadi lebih terkendali, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih terjaga.

Dari sisi pasar keuangan, langkah tersebut juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan tidak sepenuhnya menahan kenaikan biaya energi melalui anggaran negara. Yusuf menilai kondisi itu dapat membantu menjaga kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Dalam jangka panjang, Yusuf memandang harga energi yang lebih mencerminkan biaya sesungguhnya akan mendorong efisiensi konsumsi, serta memberikan insentif bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk beralih ke kendaraan yang lebih hemat energi atau menggunakan sumber energi alternatif.

Yusuf juga menyinggung dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi. Ia menilai dampaknya ke kenaikan harga barang-barang relatif terbatas karena pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar yang digunakan sebagian besar masyarakat serta pelaku usaha.

Namun, risiko tidak langsung tetap perlu diwaspadai. Pelaku usaha yang menggunakan BBM nonsubsidi akan menghadapi kenaikan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang maupun jasa.

“Efek putaran kedua ini perlu dicermati, terutama ketika inflasi sedang menunjukkan tren meningkat,” ujar Yusuf.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup efektif menekan beban fiskal tersembunyi karena pemerintah tidak lagi menahan seluruh tekanan harga energi melalui APBN maupun kas Pertamina.

Saat harga Pertamax tetap di Rp12.300 per liter, sedangkan harga produk minyak Asia dan kurs dolar AS naik, maka selisih biayanya harus ditanggung Pertamina atau pemerintah.

“Kenaikan menjadi Rp16.250 per liter mengurangi distorsi itu,” ujar Syafruddin ketika dihubungi

A house called nutIndonesia.com.

Ia juga menilai kenaikan harga ini berdampak tidak langsung terhadap stabilisasi rupiah. Pasar melihat pemerintah mulai memilih disiplin fiskal dan penyesuaian harga minyak. Kepercayaan pasar dapat membaik jika kebijakan ini berjalan bersama kenaikan BI Rate, penghentian injeksi likuiditas agresif, dan pengendalian belanja.

Dari sisi efisiensi energi, harga lebih mahal dapat mendorong konsumen mengurangi konsumsi BBM, memakai kendaraan lebih efisien, mulai mempertimbangkan transportasi publik dan kendaraan hemat energi.

Ia menilai kenaikan harga Pertamax juga dapat membantu menjaga pasokan dan kualitas BBM karena Pertamina memperoleh ruang biaya yang lebih realistis untuk pengadaan, distribusi, dan menjaga standar produk.

Harga yang terlalu jauh di bawah tingkat keekonomian dapat menekan arus kas perusahaan, mengurangi fleksibilitas pengadaan, serta menciptakan risiko gangguan pasokan ketika harga energi global meningkat. Syafruddin menyebut dengan harga yang lebih mendekati biaya pasar, Pertamina memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan BBM.

Syafruddin mengingatkan ada risiko dapat dirasakan UMKM dan pelaku transportasi kecil karena menghadapi kenaikan biaya mobilitas, pengiriman barang, serta operasional harian buntut naiknya Pertamax.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga harga pangan, memperkuat distribusi barang pokok, memberi dukungan sementara bagi transportasi publik dan UMKM produktif, serta mengawasi tarif angkutan agar tidak naik liar.

Pemerintah juga perlu mengucurkan bantuan yang menyasar kelompok yang benar-benar terdampak, seperti pelaku usaha kecil, pekerja transportasi, dan rumah tangga rentan.

“Tanpa kebijakan pendamping, kenaikan BBM nonsubsidi dapat menekan konsumsi kelas menengah dan memperlemah usaha kecil,” ujar Syafruddin.

Risiko Pengguna Pertamax Beralih ke Pertalite

Walaupun membantu mengurangi tekanan fiskal, kenaikan harga Pertamax juga berisiko mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih besar harga Pertamax dan Pertalite yang kini sekitar Rp6.250 dapat mendorong perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah guna menekan pengeluaran. Dengan konsumsi 100 liter per bulan, pengguna Pertamax dapat menghemat Rp625 ribu jika beralih ke Pertalite.

Gejala ini, kata Yusuf, mulai terlihat dari meningkatnya antrean Pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur Pertamax. Jika selisih harga tersebut bertahan dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen kemungkinan akan terus berlanjut.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dalam skenario moderat, konsumsi Pertalite dapat meningkat sekitar 7 persen, sedangkan pada skenario yang lebih berat kenaikannya bisa mencapai 12 persen. Kuota Pertalite baru berisiko terlampaui ketika migrasi mendekati 11,3 persen.

Artinya, pada skenario ringan dan moderat, konsumsi masih relatif berada dalam batas aman. Sedangkan pada skenario berat, risiko kelebihan konsumsi mulai muncul.

Yusuf menyebut karena kenaikan selisih harga baru terjadi pada Juni, dampak penuhnya kemungkinan baru akan terlihat pada data konsumsi semester kedua 2026.

Ia mengingatkan peningkatan konsumsi Pertalite pun disebut akan menambah beban kompensasi pemerintah. Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter, tambahan beban fiskal diperkirakan berkisar antara Rp4 triliun hingga Rp17 triliun, dengan skenario moderat mendekati Rp10 triliun.

“Meski demikian, tambahan beban tersebut masih berada dalam kapasitas bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah sehingga lebih mencerminkan penyempitan ruang fiskal daripada ancaman langsung terhadap stabilitas APBN,” ujar Yusuf.

[Gambas:Photo A house called nut]

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi pun mengingatkan Pemerintah harus mencegah pengguna Pertamax turun kelas ke Pertalite dengan strategi harga, insentif, dan pengawasan yang lebih cerdas.

Pertama

, selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak boleh terlalu ekstrem dalam jangka panjang karena selisih besar akan mendorong migrasi konsumsi ke BBM subsidi.

Kedua

, pemerintah perlu memperketat distribusi Pertalite berbasis data kendaraan dan kelayakan penerima agar subsidi tidak dinikmati kelompok mampu.

Ketiga

, Pertamina dapat menawarkan program loyalitas, edukasi kualitas mesin, dan promosi terbatas untuk menjaga pengguna Pertamax tetap bertahan.

Keempat

, pemerintah perlu memperjelas bahwa Pertalite merupakan instrumen perlindungan sosial, bukan pilihan murah untuk semua pengguna kendaraan.

“Jika migrasi ke Pertalite dibiarkan, APBN akan menanggung volume subsidi lebih besar, kuota subsidi akan tertekan, dan tujuan kenaikan Pertamax untuk mengurangi beban fiskal akan melemah,” ujar Syafruddin.

[Gambas:Youtube]

Add

as a preferred

source on Google

Bahaya Turun Kelas ke Pertalite Mengintai

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

1

2

Baca lagi: Pertama di Dunia, China Bangun Data Center Tenaga Angin di Bawah Air

Baca lagi: Terobosan Gila India Gali Terowongan di Himalaya Tembus Dekat China

Baca lagi: KemenPU Dukung Prestasi Atlet Difabel Lewat Paralympic Training Center